Pemerintahan Demokrasi Terpimpin Hingga Lahirnya Orde Baru

PemerintahanDemokrasi Terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kata “dipimpin” kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden.

Perkembangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin terpusat pada Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI sebagai pendukung utamanya. Ajaran Presiden Sokarno tentang Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia
Pada awal pelaksanaan demokrasi terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam kegiatan Internasional. Namun, politik luar negeri Indonesia kemudian lebih condong ke Uni Soviet dan China. Indonesia mengondisikan adanya dua kubu kekuatan dunia, yaitu sebagai berikut:
a. Oldefo (Old Established Forces) adalah kubu Negara-negara kapitalis-imperalis, dan
b. Nefo (New Emerging Forces) adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang progrsif revolusioner menentang imperialism dan neo-kolonialisme

Pada tanggal 30 September 1965 terjadi upaya perebutan kekuasaan pemerintah oleh Gerakan 30 September (G30S) Kuat dugaan itu didalangi oleh PKI dengan cara menyingkirkan lawan-lawan politiknya, yaitu para pemimpin TNI-AD

Perseteruan antara PKI dengan TNI-AD, antara lain disebabkan oleh:
a, Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan Kelima
b. Angkatan Darat menolak Nasakomisasi
c. Angkatan Darat menolak poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia

DPR-GR pada tanggal 9 Februari 1967 mengajukan revolusi dan memorandum kepada MPRS agar diadakan sidang istimewa. Agar terjadi peralihan kekuasaan yang tetap menjaga martabat Presiden Soekarno sebagai Proklamator RI, diadakan pendekatan secara pribadi. Pimpinan ABRI yang melakukan pendekatan itu mengusulkan kepada Presiden Soekarno sebelum Sidang Istimewa MPRS digelar bahwa presiden telah menyerahkan kekuasaaan kepada pengemban TAP IX/MPRS/1966, Jendral Soeharto

Selanjutnya diadakan pembicaraan selama beberapa hari antara Presiden Soekarno dengan Panglima ABRI di Istana Bogor. AKhirnya pada tanggal 20 Februari 1967 presiden menandatangani surat penyerahan kekusaan kepada pengemban SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret), Jendral Soeharto. Pada hari Kamis pukul 19.30 bertempat di Istana Negara disaksikan oleh ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI, Ir. Soekarno dengan remi menyerahkan kekuasaan kepada Jendral Soeharto

Pada tanggal 12 Maret, Jendral Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presidenRI. Dengan pelantikan Soeharto sebagai Presiden tersebut, secara legal formal Pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang kemudian dinamakan Orde Lama berakhir. Pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang kemudian disebut Orde Baru pun dimulai menjalankan pemerintahannya

Sumber: http://id.shvoong.com/humanities/history/2106875-pemerintahan-demokrasi-terpimpin-hingga-lahirnya/#ixzz1iK7HFgQq